Setiap ada kebijakan pemerintah yang kurang populer akan berhadapan dengan demo, ini tercermin dari wajah demokrasi kita, entah demo yang mengatasnamakan partai, kelompok/golongan ataupun rakyat.Dari pengamatan penulis demo-demo dari tahun 1997 sampai dengan sekarang ini berkutat masalah kesejahteraan rakyat.Dengan tema yang mengatasnamakan rakyat seringkali ditunggangi para orang-orang yang mempunyai kepentingan politik tertentu untuk menumbangkan rezim yang berkuasa.
Kalau dilihat demo-demo pada kurun waktu 1997 sampai dengan sekarang karena kekecewaan rakyat yang tak pernah sejahtera pada umumnya,indikasi ini antara diawali BBM yang selalu naik, TDL ikut naik dan di barengi dengan angkutan umum dan harga harga sembako juga ikut naik sehingga membebani rakyat,dari sinilah terjadi krisis ekonomi,kalau tidak pulih maka akan berlanjut krisis politik,kepercayaan,dan krisis terhadap rezim yang berkuasa.(Korupsi,kolusi dan nepotisme )
Menanggapi demo demo yang terjadi, timbul pertanyaan, Apakah pendemo yang mengatasnamakan rakyat bisa memberikan solusi untuk mensejahterakan rakyat ketika dia berkuasa?????? jawabannya NO!!!
Ketika pada tahun 1997 sampai dengan sekarang sering terjadi pergantian rezim kekuasaan apa yang bisa diperbuat oleh penguasa? ambil contoh saja Presiden Suharto diganti habibie,ganti lagi Gusdur ganti lagi Megawati, dan sekarang SBY apakah ada perubahan kesejahteraan rakyat? sekarang anda jawab saja sendiri...
Sebagai rakyat yang cerdas, alangkah baiknya kita menyampaikan aspirasi kita dengan perwakilan kita dia parlemen/DPR yang sudah kita percaya melalui pemilu, suara yang kita berikan melalui pemilu sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kedepannya.sampaikan suara anda dengan santun sebagai warga negara indonesia.
Demo lagi demo lagi... kapan Negara Indonesia bisa menjadi negara maju kalau rakyatnya mudah sekali di bodohi dan gampang di provokasi berbuat anarkis sampai merusak fasilitas umum.Hal ini akan merugikan bangsa kita sendiri,melalui tulisan ini penulis mengajak semua masyarakat untuk berfikir cerdas, kalaupun tidak sesuai dengan program pemerintah sampaikan melalui perwakilan rakyat di DPR,biarlah DPR yang akan menguji kebijakan pemerintah apakah pro rakyat atau pro rakyat( dalam hal ini rakyat kapitalis).semoga bermanfaat.
0 komentar:
Post a Comment